BKPSDM Kab. Toba

PP 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja PNS

by SWANDI PANGARIBUAN, S.Tr.Kom on Sep 24, 2021 in Peraturan Pemerintah

Last updated on Oct 12, 2021 by 198604222010011013

Salah satu pertimbangan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Undang-Undang ASN adalah untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang profesional, kompeten dan kompetitif sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Aparatur Sipil Negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara.

Berdasarkan pemikiran tersebut, Undang-Undang ASN mengatur mengenai penilaian kinerja yang bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier. Undang-Undang ASN juga mengamanatkan agar penilaian kinerja PNS dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Pengaturan mengenai penilaian kinerja PNS dalam Undang-Undang ASN, perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 78.

Tujuan penilaian kinerja adalah untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi dan sistem karier.

Penilaian kinerja merupakan suatu proses rangkaian dalam Sistem Manajemen Kinerja PNS, berawal dari penyusunan perencanaan kinerjayang merupakan proses penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai selanjutnya disingkat SKP.

Pelaksanaan pengukuran SKP dilakukan dengan cara membandingkan antara Realisasi kinerja dengan Target yang telah ditetapkan. Kemudian dilakukan penilaian kinerja yang merupakan gabungan antara penilaian SKP dan penilaian Perilaku Kerja dengan menggunakan data hasil pengukuran kinerja.

Dalam melakukan penilaian dilakukan analisis terhadap hambatan pelaksanaan pekerjaan untuk mendapatkan umpan balik serta menenyusun rekomendasi perbaikan dan menetapkan hasil penilaian.

Peraturan Pemerintah tentang Penilaian Kinerja PNS ini mengatur antara lain substansi penilaian kinerja PNS yang terdiri atas penilaian Perilaku Kerja dan penilaian kinerja PNS, pembobotan penilaian SKP dan Perilaku Kerja PNS, Pejabat Penilai dan Tim Penilai Kinerja PNS, tata cara penilaian, tindak lanjut penilaian berupa pelaporan kinerja, pemeringkatan kinerja, penghargaan kinerja dan sanksi serta keberatan, dan Sistem Informasi Kinerja PNS.

Beberapa ketentuan teknis penilaian kerja PNS akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri dan/atau Peraturan Kepala BKN.

Keberhasilan dari pelaksanaan Sistem Manajemen Kinerja PNS dalam Peraturan Pemerintah ini sangat tergantung kepada pelaksanaan sistem-sistem lain yaitu pelaksanaan rencana strategis Instansi Pemerintah, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, organisasi dan tata kerja, dan uraian jabatan.

Ketentuan tentang penilaian kinerja PNS dalam Peraturan Pemerintah ini secara mutatis mutandis dapat digunakan untuk penilaian kinerja calon pegawai negeri sipil.

Attachments

PP-Nomor-30-Tahun-2019.pdf (2,219 mebibytes)

Permen PANRB No. 8 Tahun 2021.pdf (6,183 mebibytes)

Media

Artikel dan Pengumuman Terbaru

Bimbingan Penyesuaian Angka Kredit Konvensional ke Angka Kredit Integrasi bagi pejabat fungsional Guru

Bahwa dengan terbitnya surat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 5137/B/HK.04.01/2023 tanggal 25 Agustus 2023 perihal Penyesuaian Angka Kredit Konvensional ke Angka Kredit Integrasi bagi pejabat fungsional Guru, pejabat fungsional Pengawas Sekolah, pejabat fungsional Pamong Belajar, dan pejabat fungsional Penilik, maka Tim Penilai angka kredit harus melakukan penyesuaian angka kre

...

141 CPNS Pemkab Toba Diambil Sumpah dan Janji PNS

Sebanyak 141 Pegawai didampingi rohaniawan melakukan pengambilan sumpah dan janji yang bertempatan di lapangan kantor bupati. Pengambilan sumpah dilakukan oleh Bupati Toba Poltak Sitorus. Dalam Pidatonya Bapak Poltak Sitorus mengatakan agar Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang baru diambil sumpah dan janjinya dapat bekerja melayani masyarakat dengan nilai BerAKHLAK, memiliki prinsip ASN Naraja ,

...

Cek Kesehatan Di BKPSDM Toba

Kesehatan merupakan salah satu aset penting bagi kehidupan kita, karena hanya dengan memiliki tubuh yang sehat, seseorang bisa produktif dalam melakukan aktivitas serta terhindar dari berbagai penyakit yang mengancam. Sehingga dengan demikian, maka menjaga kesehatan merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan oleh setiap individu. Penyakit Tidak Menular (PTM) menjadi masalah kesehatan masyara

...

Penandatanganan Perjanjian Kerja Tahun 2024

BKPSDM melaksanakan penandatangan perjanjian kinerja Tahun 2024 disela sela waktu rapat kerja staf yang setiap bulannya dilaksanakan di BKPSDM pada Senin (26/02/2024) .

Kegiatan dipimpin langsung oleh Kepala BKPSDM, Dicky Tampubolon, S.Sos, MAP dan diikuti oleh seluruh pegawai. Kegiatan ini merupakan wujud komitmen BKPSDM dalam upaya peningkatan pelayanan secara terus menerus dan berkelanjutan.

Ada

...